Presiden Prabowo: IKN akan menjadi Ibu kota politik

/0 Comments/in /by
Presiden Prabowo: IKN akan menjadi Ibu kota politik

Presiden Prabowo: IKN akan menjadi Ibu kota politik
keputusan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

Presiden Prabowo: IKN akan menjadi Ibu kota politik

keputusan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Perpres ini bukan hanya sekadar narasi, tetapi merupakan dokumen resmi yang menetapkan target dan langkah konkret untuk mencapai status tersebut. Di dalamnya, disebutkan bahwa IKN akan berfungsi penuh sebagai ibu kota politik pada tahun 2028. Perpres ini juga memuat berbagai rincian terkait pemutakhiran rencana kerja pemerintah untuk memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai jadwal.

Kerangka hukum ini menunjukkan bahwa proses pemindahan dan pembangunan IKN memiliki dasar hukum yang kuat, mulai dari undang-undang hingga peraturan presiden, yang secara spesifik mengatur setiap tahapan dan target yang harus dicapai.

Ibu Kota Negara (IKN)

Ibu Kota Negara adalah sebutan atau status resmi yang diatur dalam undang-undang. Ini adalah kota atau wilayah tempat penyelenggaraan pemerintahan pusat. Status ini diberikan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang secara resmi menetapkan Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebelumnya, status ini dipegang oleh Jakarta. Dengan adanya UU ini, status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara akan dicabut setelah IKN resmi berfungsi.

 

Ibu Kota Nusantara

 

Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah nama dari ibu kota negara yang baru. Nama ini dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo. Penggunaan nama “Nusantara” bertujuan untuk merepresentasikan kebhinekaan, persatuan, dan luasnya wilayah Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau.

Jadi, ketika kita menyebut “Ibu Kota Nusantara”, kita merujuk pada lokasi fisik dan identitas kota baru itu sendiri, yang terletak di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

 

Ibu Kota Politik

 

Ibu Kota Politik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan fungsi utama dari Ibu Kota Nusantara. Istilah ini menekankan bahwa fokus utama IKN adalah sebagai pusat pengambilan keputusan politik dan pemerintahan.

Berikut adalah perbandingan anggaran dan realisasi pembiayaan IKN dari APBN dalam empat tahun terakhir (2022-2025):

 

Perbandingan Anggaran dan Realisasi Untuk IKN

 

Tahun Anggaran APBN (Pagu) Realisasi
2022 Rp 5,5 triliun Rp 5,5 triliun
2023 Rp 27 triliun Rp 26,7 triliun
2024 Rp 44 triliun Rp 43,4 triliun
2025 Rp 39,6 triliun (Masih berjalan)

Kesimpulan

Dari data di atas, dapat dilihat tren peningkatan yang signifikan dalam alokasi dan realisasi anggaran APBN untuk IKN.

  • Pada tahun 2022, anggaran yang digelontorkan adalah yang terendah karena merupakan tahun awal dimulainya proyek. Realisasi mencapai 100% karena anggaran ini digunakan untuk persiapan awal, seperti pembangunan infrastruktur dasar dan jalan logistik.
  • Pada tahun 2023, anggaran meningkat tajam hingga hampir lima kali lipat, dan realisasinya juga sangat tinggi (mencapai 97,6%). Ini menunjukkan adanya percepatan pembangunan yang masif, terutama pada klaster infrastruktur dan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP).
  • Pada tahun 2024, alokasi anggaran kembali melonjak hingga Rp 44 triliun. Realisasi juga hampir 100%, digunakan untuk melanjutkan pembangunan gedung-gedung pemerintahan, rusun ASN, rumah menteri, jalan tol, dan bandara VVIP.
  • Pada tahun 2025, anggaran yang dialokasikan menurun sedikit, tetapi masih dalam skala yang besar. Penurunan ini mungkin karena sebagian besar proyek infrastruktur dasar telah diselesaikan dan sisa pembangunan berlanjut ke tahap selanjutnya.

Kesimpulannya, perbandingan data anggaran ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya “bernarasi,” tetapi juga secara konsisten mengalokasikan dan merealisasikan anggaran yang semakin besar dari tahun ke tahun untuk pembangunan IKN. Ini menjadi bukti konkret dari upaya untuk mempercepat proyek tersebut, terutama dalam fase-fase awal pembangunan.

Penting untuk dicatat bahwa total anggaran yang dibutuhkan untuk IKN mencapai ratusan triliun rupiah, dan pemerintah berencana untuk membiayai hanya sekitar 20% dari total kebutuhan melalui APBN, sementara sisanya diharapkan berasal dari investasi swasta atau skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha).

Muhammadiyah Jogja Expo dan Polemik Kehadiran Dangdut

/0 Comments/in /by
Gelaran Muhammadiyah Jogja Expo (MJE) selalu menjadi ajang besar yang ditunggu-tunggu masyarakat.

Gelaran Muhammadiyah Jogja Expo (MJE) selalu menjadi ajang besar yang ditunggu-tunggu masyarakat.

Muhammadiyah Jogja Expo dan Polemik Kehadiran Dangdut

Yogyakarta – Gelaran Muhammadiyah Jogja Expo (MJE) selalu menjadi ajang besar yang ditunggu-tunggu masyarakat. Namun di balik semaraknya, terselip catatan kerugian finansial pada MJE sebelumnya. Tercatat, MJE 2 di Universitas Ahmad Dahlan (2021) dan MJE 3 di Jogja Expo Center (2023) mengalami kerugian yang ditaksir mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Padahal, dana yang digunakan merupakan hasil jerih payah umat melalui persyarikatan Muhammadiyah.

Sejumlah pihak menilai, kerugian ini tidak hanya soal teknis manajemen acara, melainkan juga menyangkut aspek spiritual. Kehadiran hiburan dangdut dalam MJE dianggap sebagian kalangan sebagai faktor yang membuat kegiatan kehilangan keberkahan. Mereka meyakini, acara besar yang diniatkan untuk dakwah dan pemberdayaan umat seharusnya diselaraskan dengan nilai-nilai Islami yang lebih menyejukkan.

Meski begitu, kritik dan masukan dari berbagai pihak tampaknya belum mendapat perhatian serius. Panitia MJE 4 tetap berencana menghadirkan artis dangdut sebagai bintang utama. Keputusan ini dinilai sebagian warga Muhammadiyah sebagai sikap kurang peka terhadap nasihat, sekaligus mengabaikan pertimbangan spiritualitas yang menjadi fondasi gerakan dakwah persyarikatan.

“Allah jauh dari orang-orang yang menutup telinga dan hatinya dari nasihat,” ungkap salah seorang tokoh yang prihatin terhadap arah penyelenggaraan MJE. Ia berharap agar panitia benar-benar melakukan evaluasi mendalam, bukan hanya mengejar sensasi dan keramaian semata.

Kini, publik menunggu apakah MJE 4 akan kembali menuai kerugian seperti dua edisi sebelumnya, atau justru mampu membuktikan diri sebagai agenda besar Muhammadiyah yang sarat manfaat, bermartabat, dan diridai Allah SWT

Diperlukan Pengawasan dan pengawalan Program MBG dari Masyarakat

/0 Comments/in /by

Gambaran umum dan status implementasi

Awal tahun 2025 diputuskan pemerintah pusat untuk memulai program MBG, salah satunya di DIY. Pemerintah daerah menyiapkan anggaran sebesar Rp 42 miliar, sekitar 2,5 % dari PAD DIY, untuk mendukung program ini Kompas YogyakartaANTARA News Yogyakarta.

Namun, realisasinya sempat terhambat lantaran belum adanya petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat, sehingga pelaksanaan di DIY belum bisa segera dimulai Kompas YogyakartaANTARA News Yogyakarta

Diperlukan Pengawasan dan pengawalan Program MBG dari Masyarakat

Mengapa Keterlibatan Masyarakat Penting?

Pengawasan & Transparansi

Masyarakat (orang tua, komite sekolah, LSM, tokoh masyarakat) bisa ikut memantau kualitas makanan, distribusi, dan penggunaan anggaran.

Mengurangi potensi korupsi atau manipulasi anggaran, karena ada kontrol publik selain aparat.

Selain itu keterlibatan masyarakat penting agar tidak terjadi salah faham. Dibeberapa daerah telah terjadi kasus kesalah fahaman antara warga dan pelaksana program MBG karena kurangnya komunikasi dan koordinasi.

Kasus pembangunan dapur MBG di kalurahan Muja Muju, Kota Yogyakarta

Kasus terbaru adalah kasus di kelurahan muja muju, menurut info dari warga, bahwa warga pernah diundang untuk mendengarkan  sosialisasi dan paparan dari Tim Pelaksana MBG yang akan membangun dapur MBG di wilayahnya.

Tekhnisnya lokasi pembangunan ada di dalam jalan kecil atau gang yang melewati Kantor kesekretariatan  dispora juga rumah warga. Dimana mobil mobil besar proyek akan masuk jalan tersebut, untuk mobil-mobil proyek ini bisa masuk maka beberapa tembok milik dispora harus dirobohkan. Lalu tembokpun dirobohkan atau dibongkar.

Diperlukan Pengawasan dan pengawalan Program MBG dari Masyarakat

Diperlukan Pengawasan dan pengawalan Program MBG dari Masyarakat. Sudut jalan yang akan digunakan aktifitas kendaraan MBG di kalurahan Muja Muju Kota Yogyakarta

Proses pembongkaran tembok sekretariat bersama oleh oknum ini telah mengganggu aktifitas masyarakat dan berpotensi membahayakan warga  di wilayah tersebut. Kasus ini  berujung dengan surat pengaduan dari perwakilan anggota masyarakat ke walikota Yogyakarta.

Dari kasus ini jelas ada komunikasi dan koordinasi yang tidak utuh dari oknum pelaksana dengan warga yang akan terdampak oleh pembangunan dapur MBG tersebut. Solusi terbaik agar kasus  ini tidak terulang lagi, pelibatan masyarakat setempat dan penyampaian informasi yang utuh perlu disampaikan kepada masyarakat.

“Tentu yang perlu disampaikan ke masyarakat adalah bagaimana tekhnis dari pelaksanaan MBG tersebut, Bagaimana analisis dampak lingkungannya,  tenaga kerjanya siapa dan darimana, termasuk transparansi anggaran.”

Jadi tidak ada informasi yang disampaikan setengah-setengah. Apalagi dalam kondisi yang tidak baik-baik seperti sekarang ini keterbukaan dan transparansi informasi menjadi sangat penting. Masyarakat sudah semakin cerdas dan tau apa yang harus dilakukan jika hak-hak nya merasa terdzolimi.

 

 

Catatan Reshuffle Kabinet Dari Dekan Fakultas Fisipol UMY

/0 Comments/in /by
Catatan Reshuffle Kabinet Dari Dekan Fakultas Fisipol UMY

Catatan Reshuffle Kabinet Dari Dekan Fakultas Fisipol UMY

Catatan Reshuffle Kabinet Dari Dekan Fakultas Fisipol UMY

Dekan Fakultas Fisipol UMY, Dr. Ridho Alhamdi memberikan catatan penting dari reshuffle kabinet ini. Adalah bahwa langkah Presiden Prabowo tampak tidak lahir sepenuhnya dari inisiatif internal pemerintah, melainkan dipicu oleh desakan kuat publik. Bahkan setelah muncul korban akibat kebijakan maupun kinerja kementerian tertentu.

“Apakah negara ini mau berubah setelah ada korban, apakah harus seperti ini baru ada perbaikan” Ucap Dr. Ridho Alhamdi menambahkan. Hal ini memperlihatkan empat  hal sekaligus :

  1. Tekanan Publik Semakin Kuat
    Reshuffle ini menjadi bukti bahwa suara rakyat, terutama saat terjadi krisis atau korban nyata, punya daya tekan terhadap keputusan politik di level tertinggi. Publik tidak lagi pasif, melainkan menuntut akuntabilitas yang lebih transparan.

  2. Pemerintah Merespons, Tapi Cenderung Reaktif
    Sayangnya, reshuffle lebih terlihat sebagai respons reaktif daripada langkah antisipatif. Idealnya, pemerintah melakukan evaluasi berkala untuk mencegah korban, bukan menunggu tekanan besar baru bergerak.

  3. Momentum untuk Reformasi
    Jika reshuffle hanya dipahami sebagai strategi politik, kepercayaan publik bisa luntur. Tetapi bila benar dijadikan titik balik untuk memperkuat tata kelola, menutup celah penyalahgunaan wewenang, dan mempercepat pelayanan publik. Maka reshuffle ini bisa menjadi momentum penting.

  4. Arah Kebijakan ke Depan
    Publik akan menilai kabinet baru bukan dari siapa yang duduk, melainkan dari hasil yang dirasakan: apakah korban tidak terulang, apakah kebijakan lebih berpihak, dan apakah pemerintah benar-benar mendengarkan rakyatnya.

Selain memberikan catatan Dr. Ridho Alhamdi juga memberikan apresiasi bahwa reshuffle kali ini lebih merupakan cermin bahwa demokrasi Indonesia masih hidup, karena desakan rakyat bisa mengubah arah politik. Tetapi apakah perubahan ini sekadar kosmetik atau benar-benar substantif, masih akan diuji waktu.

Editorial: Reshuffle Kabinet Prabowo, Antara Konsolidasi Politik dan Tuntutan Publik

/0 Comments/in /by
Editorial: Reshuffle Kabinet Prabowo, Antara Konsolidasi Politik dan Tuntutan Publik

Editorial: Reshuffle Kabinet Prabowo, Antara Konsolidasi Politik dan Tuntutan Publik

Editorial: Reshuffle Kabinet Prabowo, Antara Konsolidasi Politik dan Tuntutan Publik

‘Reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo baru-baru ini kembali menegaskan dinamika politik yang tak pernah berhenti di tubuh pemerintahan. Lima menteri dicopot dari jabatannya, sebuah langkah yang memunculkan pertanyaan publik: apakah ini murni soal evaluasi kinerja atau ada kalkulasi politik yang lebih dalam?”

Secara tradisional, reshuffle kabinet selalu dikaitkan dengan dua hal: pertama, penyesuaian terhadap kebutuhan pemerintahan dalam menjawab tantangan baru; kedua, konsolidasi politik untuk memperkuat barisan pendukung di parlemen maupun basis elektoral. Dalam konteks ini, keputusan Prabowo jelas mencerminkan upaya menjaga stabilitas politik sekaligus merespons suara publik yang mendesak perubahan.

Beberapa nama yang dicopot diketahui memiliki afiliasi kuat dengan aktor politik tertentu. Hal ini menandakan adanya penataan ulang keseimbangan kekuatan dalam kabinet. Prabowo tampaknya ingin menunjukkan bahwa loyalitas dan efektivitas kinerja akan menjadi prioritas di atas kepentingan kelompok atau partai.

Namun, pertanyaan yang lebih substantif adalah: apakah reshuffle ini benar-benar akan meningkatkan kualitas pelayanan publik? Ataukah justru sekadar pergantian wajah yang tidak menyentuh persoalan mendasar, seperti korupsi, birokrasi yang lamban, dan ketimpangan sosial-ekonomi?

Publik tentu berharap, reshuffle kabinet tidak hanya berhenti pada simbol politik, melainkan menjadi momentum perbaikan nyata. Menteri-menteri baru yang masuk harus mampu bekerja cepat, responsif terhadap kebutuhan rakyat, dan berani mengambil langkah reformasi. Tanpa itu, reshuffle hanya akan menjadi ritual politik rutin tanpa makna.

Presiden Prabowo kini berada di persimpangan jalan: apakah akan menjadikan reshuffle sebagai pintu masuk bagi pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan efektif; ataukah hanya memperkuat basis kekuasaan semata. Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan arah perjalanan bangsa dalam beberapa tahun ke depan.

Prabowo Perkuat Posisi, Menteri Kehutanan Lolos dari Resufle

/0 Comments/in , /by
Prabowo Perkuat Posisi, Menteri Kehutanan Lolos dari Resufle.

Prabowo Perkuat Posisi, Menteri Kehutanan Lolos dari Resufle.

Prabowo Perkuat Posisi, Menteri Kehutanan Lolos dari Resufle. Resufle kabinet ini merupakan langkah strategis Presiden Prabowo dalam merespons tekanan politik dan sosial. Penggantian Sri Mulyani menandai pergeseran dari pengelolaan fiskal ketat menuju pendekatan yang lebih manusiawi, fleksibel dan fokus pertumbuhan.

Prabowo Perkuat Posisi, Menteri Kehutanan Lolos dari Resufle. Namun, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor dan analis tentang potensi melemahnya disiplin anggaran jangka panjang. Berikut adalah menteri-menteri yang dipecat Prabowo:

Menteri yang Diganti pada 8 September 2025

Berdasarkan laporan Liputan6, kelima menteri yang dicopot adalah:

  • Budi Gunawan – Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polhukam)

  • Sri Mulyani Indrawati – Menteri Keuangan

  • Abdul Kadir Karding – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)

  • Budi Arie Setiadi – Menteri Koperasi

  • Dito Ariotedjo – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora)

Dari Formatur resufle tersebut jelas sekali Prabowo ingin menyampaikan pesan, Sekarang aku Bosnya. Dari kelima menteri yang dipecat keseluruhannya adalah para menteri atau person yang dekat dengan Jokowi.

Poros keluarga solo mulai lenyap

Budi Gunawan, pijakan awal bersama PDIP dan megawati namun di akhir permusuhan PDIP dengan grup Solo, Budi Gunawan tetap bersama Keluarga Solo.

Srimulyani walau tidak secara langsung mengatakan sikap berkhidmat kepada Jokowi. Namun kekisruhan ekonomi dan lilitan hutang yang semakin besar adalah hasil karya srimulyani bersama keluarga solo.

Abdul Kadir Karding,  tercatat sebagai anggota atau kader dari PKB namun fakta fakta membuktikan dia lebih lengket kepada keluarga Solo dibanding dengan PKB. Kasus terakhir Karding dan Raja Juli Antoni MENHUT asyik bermain domino dengan tersangka pembalakan hutan secara liar, Aziz Wellang. Nmaun Menteri Kehutanan Lolos dari Resufle.

Budi Arie Setiadi merupakan sosok pembela jokowi, budi ari diduga kuat menerima aliran dana dari judi online. Publik meminta menteri yang satu ini juga dipecat.

Dito Arietedjo Mantan menetri pemuda dan olah raga ini memiliki kedekatan dengan Jokowo melalui hubungan bisnis dengan kaesang. Lalu merapat ke Jokowi.

Dari kelima menteri yang dicopot, hanya Abdul Kadir Karding yang memiliki afiliasi politik yang jelas (PKB). Sisanya tampak lebih memiliki latar belakang profesional atau teknokratis tanpa keterikatan partai politik.

 

Prediksi Kasus Hukum Mantan Menteri Agama Periode 2020-2024

/0 Comments/in /by
Prediksi Kasus Hukum Mantan Menteri Agama Periode 2020-2024

Prediksi Kasus Hukum Mantan Menteri Agama Periode 2020-2024 dan fakta saat ini
Saat ini KPK sedang melakukan penyidikan terhadap mantan menteri agama periode 2020-2024.

Prediksi Kasus Hukum Mantan Menteri Agama Periode 2020-2024 dan fakta saat ini

Saat ini KPK sedang melakukan penyidikan terhadap mantan menteri agama periode 2020-2024. Penyidikan ini terkait dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 -tahun 2024. KPK telah memanggil Yaqut Kholil Qoumas sebagai saksi terkait kasus ini.

 

Sejarah korupsi di kementerian agama RI

1. Said Agil Husin Al Munawar (Periode 2001–2004)

  • Terlibat korupsi Dana Abadi Umat dan dana haji; terbukti menerima Rp 4,5 miliar.

  • Dihukum penjara (sekitar 5 tahun) serta diwajibkan membayar ganti rugi Rp 5,7 miliar.
    Pusat Edukasi AntikorupsiABC

2. Suryadharma Ali (2009–2014)

3. Muhammad Romahurmuziy (Rommy)

  • Tak menjabat sebagai Menteri Agama, tapi terlibat dalam Kemenag: terbukti menerima suap demi promosi pegawai.

  • Divonis 2 tahun (atau 18 bulan) penjara—lebih ringan dari tuntutan—karena dianggap kooperatif dan tidak diperkaya secara signifikan.
    ucanews.com

Prediksi Nasib Hukum Mantan Menteri Agama di Kala Sekarang

Dari pola-pola di atas, berikut kemungkinan besar yang akan terjadi:

A. Penetapan sebagai Tersangka dan Penahanan

  • Biasanya KPK atau Kejaksaan segera menetapkan status tersangka dan, jika bukti kuat, akan ditahan untuk penyidikan lanjutan.

B. Pengadilan & Vonis

  • Bila terlibat penyalahgunaan dana besar (seperti dana haji atau operasional), kemungkinan besar akan didakwa melanggar Pasal 2 atau 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

  • Hukuman penjara antara 6–10 tahun adalah hal umum, tergantung tingkat kerugian negara, pertanggungjawaban, dan keadaan yang meringankan atau memperberat.

  • Denda dan kewajiban ganti rugi hampir selalu turut dijatuhkan.

C. Hak Politik Dicabut

  • Biasanya pembatasan hak politik (misalnya larangan jadi pejabat publik) diberlakukan, seperti lima tahun pasca-jalani hukuman.

D. Proses Banding

  • Seperti kasus Suryadharma Ali, peluang untuk banding terbuka, tapi hasil akhir bisa berupa penguatan hukuman jika Mahkamah Tinggi menilai bukti kuat.

Ringkasan Analogi

Tahapan Contoh Kasus Sintesa Kemungkinan
Penetapan Tersangka & Penahanan Suryadharma Ali, Said Agil Akan jadi tersangka dan ditahan jika ada bukti kuat
Vonis Awal Divonis 6 tahun (Suryadharma) Prediksi hukuman ~6 tahun
Banding Hukuman naik jadi 10 tahun Bisa meningkat jika banding gagal
Denda & Ganti Rugi Denda jutaan rupiah + kewajiban pulihkan kerugian Hampir pasti diberi denda dan ganti rugi
Pencabutan Hak Politik 5 tahun pasca-hukuman (Suryadharma) Kemungkinan juga diberlakukan

Menteri Agama Minta Maaf

/0 Comments/in /by
Menteri Agama Minta maaf

Menteri Agama Minta maaf

Menteri Agama Minta maaf

📌Latar belakang

Beberapa waktu terakhir, publik Indonesia dihebohkan dengan pernyataan Menag Nasaruddin Umar yang dianggap menyinggung profesi guru. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan ungkapan yang ditafsirkan sebagian masyarakat sebagai merendahkan dedikasi guru. Hal ini memicu gelombang kritik di media sosial, terutama dari kalangan pendidik dan masyarakat umum yang menganggap ucapan itu tidak pantas keluar dari seorang pejabat negara.”

📌 Isi Permintaan Maaf

Dalam konferensi pers terbaru, Menag secara terbuka menyampaikan permintaan maaf. Ia menegaskan bahwa:

  • Tidak ada niat untuk merendahkan guru,

  • Ucapannya telah dipahami secara berbeda dari maksud awal,

  • Ia berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan dan penghormatan kepada guru serta tenaga pendidik,

  • Menag meminta masyarakat tidak memperbesar kesalahpahaman tersebut dan mengajak kembali fokus pada peningkatan mutu pendidikan.

📌 Dampak Sosial dan Politik

Menteri agama minta maaf  ini menuai beragam reaksi:

  • Positif: Sebagian masyarakat menganggap langkah Menag sudah tepat karena berani mengoreksi diri dan terbuka meminta maaf, sesuatu yang jarang dilakukan pejabat publik.

  • Kritik Lanjutan: Namun, ada pula yang menilai permintaan maaf ini terlambat, karena kontroversi sudah terlanjur meluas dan mencoreng citra pemerintah di mata para pendidik.

  • Politik: Dalam konteks politik, isu ini menjadi amunisi bagi pihak oposisi untuk menyoroti kurangnya kepekaan pejabat terhadap persoalan guru dan pendidikan.

📌 Analisis

Permintaan maaf Menag dapat dilihat dari dua sisi:

  1. Sisi Positif:

    • Menunjukkan sikap rendah hati dan tanggung jawab moral.

    • Dapat meredakan ketegangan antara pemerintah dengan masyarakat, khususnya komunitas guru.

    • Membuka ruang komunikasi untuk perbaikan kebijakan di bidang pendidikan.

  2. Sisi Negatif:

    • Menunjukkan lemahnya sensitivitas pejabat publik dalam memilih kata dan narasi.

    • Menyisakan pertanyaan tentang sejauh mana pemerintah sungguh-sungguh menempatkan guru sebagai prioritas.

    • Bisa menimbulkan ketidakpercayaan bila hanya berhenti pada permintaan maaf tanpa langkah nyata.

📌 Refleksi

Kasus ini memperlihatkan betapa pentingnya bahasa pejabat publik dalam membangun atau meruntuhkan kepercayaan masyarakat. Guru, sebagai “pahlawan tanpa tanda jasa,” menempati posisi yang sangat dihormati. Ucapan sekecil apa pun yang dianggap meremehkan mereka bisa menimbulkan luka sosial.

Menteri agama minta maaf adalah langkah awal yang baik, tetapi tindak lanjut yang lebih konkret seperti peningkatan kesejahteraan, pelatihan, serta perlindungan terhadap guru akan jauh lebih bermakna daripada sekadar pernyataan verbal.

Terkait Demonstrasi Agustus 2025: Hendro Priyono Menduga Mantan Gubernur DKI Mengail di Air Keruh

/0 Comments/in /by

“Terkait Demonstrasi Agustus 2025: Hendro Priyono Menduga Mantan Gubernur DKI Mengail di Air Keruh. Namun di podcast Prof. Renald Kasali Hendro priyono menduga ada tokoh politik yang mengail di air keruh. Contohnya dengan hadirnya Anis Baswedan  melayat (takziyah) pada pemakaman almarhum Affan Korban dilindas rantis brimob.”

Unjuk Rasa Protes Gaji DPR

Unjuk Rasa Protes Gaji DPR

Berikut ulasan mengenai pernyataan AM Hendropriyono (mantan Kepala BIN) tentang dugaan “dalang” di balik aksi demonstrasi yang berlangsung pada akhir Agustus 2025, khususnya yang berujung ricuh di depan Gedung DPR/MPR RI.

Terkait Demonstrasi Agustus 2025: Hendro Priyono Menduga Mantan Gubernur DKI Mengail di Air Keruh

  1. Mengaku tahu siapa dalangnya
    Hendropriyono menyatakan, “Saya tidak lebih pintar dari kalian, tapi saya mengalami semua, dan ini ada yang main gitu. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main. Itu dari sana.” Kompas.tvwww.Pikiran-Rakyat.com

  2. Dalangnya dari luar negeri, bukan non-negara
    Ia menegaskan bahwa aktor penunggang demonstrasi bukan berasal dari dalam negeri, melainkan dari luar negeri—dengan menyebut istilah non-state actor kumparanwww.Pikiran-Rakyat.com.

  3. Menggerakkan melalui “kaki tangan” lokal yang tak menyadari
    Hendropriyono menyatakan bahwa pihak asing tersebut menggerakkan massa melalui figur lokal yang tidak sadar sedang diperalat:

    “Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangannya yang ada di dalam. Saya sangat yakin bahwa kaki tangannya di dalam ini tidak ngerti bahwa dia dipakai.” kumparanwww.Pikiran-Rakyat.comIDN Times

  4. Mengaitkan dengan kapitalis global
    Beberapa tokoh kapitalis global disebut sebagai inspirasi atau pengaruh di balik aksi tersebut:

    “Non-state tapi isinya George Soros, George Tenet, David Rockefeller, Bloomberg… Baca sendirilah kaum kapitalis begitu.” kumparanwww.Pikiran-Rakyat.comIDN Times

  5. Tujuan mirip kolonialisme masa lalu
    Ia menyamakan tujuan aktor ini dengan niat menjajah, hanya dengan cara yang berbeda:

    “Dari dulu juga maunya menjajah, tapi caranya lain. Dulu pakai peluru, pakai bom. Kalau kita masih diam saja ya habis kita.” kumparanIDN Times

Reaksi Publik & Tekanan Politik

  • Desakan untuk ungkap secara utuh
    Politisi seperti Hinca Pandjaitan (Komisi III DPR) dan Idrus Marham (Golkar) menuntut Hendropriyono segera menyampaikan secara lengkap siapa aktor di baliknya kepada Presiden agar pemerintah dapat mengambil langkah tepat menjaga kedaulatan bangsa.

    • “…semoga Pak Hendro bisa menyampaikan secara lengkap kepada Presiden, agar informasi itu jadi masukan yang cukup…” Rmol.idAkuratInilah.comHARIAN FAJAR

    • Idrus Marham menegaskan, “Kalau ada aktor asing ikut campur, publik berhak tahu… Ini soal kedaulatan bangsa.” HARIAN FAJAR

Refleksi & Konteks

Aspek Penjelasan
Dasar pernyataan Berdasarkan pengalaman Hendropriyono sebagai mantan intelijen, tanpa bukti faktual konkret saat ini
Isi “dalang” Sebuah non-state actor asing yang memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan global
Penyampaian ke publik Pernyataan bersifat implisit dan belum diiringi bukti atau nama konkret
Tanggapan politisi Terdapat tekanan agar informasi disampaikan ke tingkat pemerintahan resmi

Update Unjuk Rasa: Korban Jiwa dan Orang Hilang

/0 Comments/in /by

Update Unjuk Rasa: Korban Jiwa dan Orang Hilang

  • Menurut Reuters, demonstrasi yang berlangsung dekat kampus UNISBA dan Universitas Pasundan di Bandung telah menyebabkan setidaknya delapan orang tewas hingga hari ini. Satu mahasiswa, Muhammad Ilham, menjadi korban peluru karet, sementara gas air mata menyebabkan masalah pernapasan pada sejumlah orang Reuters.

  • Laporan lain menyebut bahwa total dua puluh orang dilaporkan hilang, dengan tujuh orang tewas dalam berbagai insiden protes nasional. Pemerintah telah dihimbau oleh PBB untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM The Australian.

  • The Guardian juga mengonfirmasi bahwa 20 dari 23 orang yang sebelumnya dilaporkan hilang masih belum ditemukan, dengan korban tewas mencapai enam orang sejauh ini, termasuk kejadian di Bandung, Depok, dan sekitar Jakarta The Guardian.

Statistik Nasional

  • AP News mencatat adanya 7 orang meninggal dan setidaknya 469 luka-luka, sementara lebih dari 1.200 demonstran telah ditahan di Jakarta saja. Kerusakan properti diperkirakan mencapai USD 3,3 juta AP News.

  • The Guardian menambahkan data: 7 tewas, ratusan luka-luka, dan tingkat kerusakan pada fasilitas umum cukup tinggi The Guardian.

  • Reuters menyebut tingkat protes sangat luas: meluas ke 32 dari 38 provinsi Indonesia. Masyarakat menyuarakan ketidakpuasan terhadap anggaran dan kebijakan pemerintah Reuters.

  • Beberapa sumber lainnya menyebutkan jumlah korban tewas hingga 8 orang, tergantung pelaporannya ReutersThe AustralianThe Guardian.

Update unjuk rasa: Korban jiwa dan orang hilang

Update unjuk rasa: Korban jiwa dan orang hilang

Kategori Jumlah / Status
Korban meninggal 6–8 orang (bervariasi menurut sumber)
Luka-luka Ratusan; catatan AP: ≥ 469
Orang hilang/nilai belum ditemukan 20 orang (dari 23 dilaporkan sebelumnya)
Penahanan demonstran > 1.200 di Jakarta saja
Kerusakan properti USD 3,3 juta (perkiraan)