MTs Muhammadiyah Kasihan Hadirkan Stafsus Mendiknasmen

MTs Muhammadiyah Kasihan Hadirkan Staf Khusus Mendiknasmen

MTs Muhammadiyah Kasihan Hadirkan Staf Khusus Mendiknasmen

MTs Muhammadiyah Kasihan Hadirkan Stafsus Mendiknasmen: Belajar Growth Mindset dengan Semangat Islam Berkemajuan

Kasihan – MTs Muhammadiyah Kasihan kembali menggelar program rutin Hari Belajar Guru yang dilaksanakan setiap Jumat siang. Pada Jumat (19/9/2025), kegiatan tersebut menghadirkan Arif Jamali Muis, Staf Khusus Mendiknasmen Republik Indonesia, sebagai narasumber utama. Acara berlangsung pukul 13.00 – 15.00 WIB di kompleks madrasah setempat.

Turut hadir mendampingi, Pengawas Madrasah, Etyk Nurhayati, serta seluruh guru dan tenaga kependidikan MTs Muhammadiyah Kasihan. Suasana acara berlangsung meriah, penuh antusias, hingga waktu terasa singkat untuk berdiskusi.

Staf Khusus Mendiknasmen Bersama Kepala Sekolah dan tenaga pengajar MTS Muhammadiyah Kasihan, Bnatul

Staf Khusus Mendiknasmen Bersama Kepala Sekolah  MTS Muhammadiyah Kasihan, Bnatul

Dalam paparannya, Arif Jamali yang memulai kiprahnya dari seorang guru menyampaikan materi dengan sangat hidup, kontekstual, dan membumi. Berbagai contoh nyata dari pengalaman lapangan menjadikan gagasannya mudah dipahami serta memberikan inspirasi baru bagi para pendidik.

Menurutnya, growth mindset selaras dengan jiwa Islam Berkemajuan, yakni keyakinan bahwa setiap persoalan selalu memiliki jalan keluar. Tidak ada yang stagnan dalam kehidupan, maka pendidik harus kreatif, terus berpikir, dan tidak berhenti mencari solusi. “Mindset ini sangat relevan bila dihubungkan dengan deep learning yang mendorong pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan,” ungkap Arif Jamali.

Kepala MTs Muhammadiyah Kasihan, Ridwan Furqoni, dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen madrasah dalam meningkatkan kualitas SDM guru dan tenaga kependidikan.

“Merekalah yang bisa mengubah segala sesuatu menjadi lebih baik dan maju. Karena itu, acara ini adalah proses nyata peningkatan kapasitas guru dan pegawai,” tegasnya.

MTs Muhammadiyah Kasihan Hadirkan Staf Khusus Mendiknasmen

MTs Muhammadiyah Kasihan Hadirkan Staf Khusus Mendiknasmen

Acara ditutup dengan pemberian kenang-kenangan berupa Antologi Puisi karya Guru MTs Muhammadiyah Kasihan kepada narasumber, sebagai simbol apresiasi dan penghormatan.

Dengan semangat growth mindset dan dukungan seluruh warga sekolah, MTs Muhammadiyah Kasihan optimis akan terus tumbuh menjadi madrasah yang maju, kreatif, dan berdaya saing. (rf)

Pemilu IPM MTs Muhammadiyah Kasihan Meriah: Wujud Belajar Demokrasi Siswa

Pemilu IPM MTs Muhammadiyah Kasihan Meriah: Wujud Belajar Demokrasi Siswa

Pemilu IPM MTs Muhammadiyah Kasihan Meriah: Wujud Belajar Demokrasi Siswa

Pemilu IPM MTs Muhammadiyah Kasihan Meriah

Kasihan – Pemilu IPM MTs Muhammadiyah Kasihan Meriah. Suasana penuh semangat dan kegembiraan mewarnai pelaksanaan Pemilu Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) MTs Muhammadiyah Kasihan, Rabu (3/9/2025). Kegiatan ini menjadi salah satu agenda penting dalam rangkaian Musyawarah Ranting (Musyran) IPM ke-13 yang akan digelar pada 13 September mendatang.

Dari sini pemimpin bangsa  dilatih

Dari sini pemimpin bangsa dilatih

Acara diawali dengan apel pagi bersama di halaman madrasah. Setelah itu, proses pemilihan berlangsung secara tertib dengan urutan mulai dari kelas VII hingga kelas IX. Panitia menyiapkan bilik suara khusus sehingga suasana benar-benar menyerupai pesta demokrasi yang sesungguhnya. Seluruh siswa menjadi pemilih aktif, sementara para calon yang dipilih merupakan utusan dari tiap kelas.

Kepala sekolah dan seluruh tenaga pengajar MTS Muhammadiyah Kasihan

Kepala sekolah dan seluruh tenaga pengajar MTS Muhammadiyah Kasihan

Kepala MTs Muhammadiyah Kasihan, Bantul, Ridwan Furqoni, memberikan apresiasi tinggi terhadap kegiatan ini. Beliau menegaskan bahwa tradisi positif seperti Pemilu IPM perlu terus dijaga dan dikembangkan.

“Kegiatan ini bukan hanya melatih siswa untuk berdemokrasi, tetapi juga menjadi nilai lebih yang membedakan MTs Muhammadiyah Kasihan dengan lembaga pendidikan lainnya,” ujarnya dengan bangga.

Sebagaimana tradisi di Muhammadiyah, yang dipilih adalah formatur. Dari hasil pemilihan, terpilih tujuh siswa dengan suara tertinggi yaitu:

  • Mario Andi Zharial
  • Hanif Afila Hamzah
  • M. Ronan Fachrezi
  • Rakha Dananjaya Sahari
  • Julia Tri Ismina Fatun
  • Falih Kyna Pratama
  • Adelia Ariska Damara
Panitia Pemilihan dan Kotak suara.

Panitia Pemilihan dan Kotak suara.

Ketujuh formatur ini kemudian bermusyawarah, dan akhirnya menetapkan Mario Andi Zharial sebagai Ketua serta Hanif Afila Hamzah sebagai Sekretaris Pimpinan Ranting IPM MTs Muhammadiyah Kasihan periode 2025.

Wujud Belajar Demokrasi Siswa

Kemeriahan Pemilu IPM tahun ini memberi kesan mendalam bagi seluruh siswa. Mereka merasakan pengalaman nyata berdemokrasi, sekaligus belajar tentang pentingnya memilih pemimpin dengan penuh tanggung jawab. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi bekal berharga agar para siswa tumbuh sebagai generasi bangsa yang sehat dalam berpolitik, serta kader persyarikatan yang siap berperan aktif di tengah masyarakat.

Dengan semangat dan partisipasi luar biasa dari seluruh siswa, Pemilu IPM MTs Muhammadiyah Kasihan tahun 2025 tidak hanya menjadi pesta demokrasi, tetapi juga perayaan kebersamaan, kedewasaan, dan cita-cita besar membangun generasi penerus bangsa yang cerdas serta berkarakter Islami.

Diduga 5000 Dapur MBG Fiktif, 18 Triliun Menguap

Diduga 5000 Dapur MBG Fiktif,

Diduga 5000 Dapur MBG Fiktif, 18 Triliun Menguap

Diduga 5000 Dapur MBG Fiktif, 18 Triliun Menguap.

Sumber Klaim

  1. Rapat Kerja Komisi IX DPR RI
    Anggota Komisi IX, Nurhadi, mengungkapkan bahwa dalam rapat kerja dengan Badan Gizi Nasional (BGN) pada 15 September 2025 muncul temuan bahwa ada sekitar 5.000 unit dapur MBG (SPPG) yang dicatat secara administratif, tapi belum ada bukti fisiknya atau belum dibangun. TvOne News+2MerahPutih+2

  2. Berita di media

    • Suara.com melaporkan kritik keras terhadap BGN karena dugaan dapur fiktif dan lemahnya verifikasi, menyebut angka 5.000 titik. suara.com

    • Okezone juga memberitakan bahwa 5.000 unit SPPG belum ada fisiknya, meskipun sudah tercatat. https://news.okezone.com/

    • MerahPutih.com ikut memberitakan bahwa BGN didesak membuka daftar seluruh lokasi dapur dan statusnya karena temuan tersebut. MerahPutih

  3. Penjelasan / tanggapan resmi

    • Kepala BGN, Dadan Hindayana, membantah istilah “dapur fiktif”. Beliau mengatakan bahwa lokasi-lokasi yang belum ditemukan fisiknya bukan karena fiktif, melainkan belum dibangun padahal sudah “diajukan titik lokasinya”. Liputan6+1

    • BGN melaporkan sudah ada 5.103 SPPG yang sudah beroperasi di Indonesia, jadi angka 5.000 yang belum fisik bukan berarti semuanya fiktif, tapi dalam tahap proses pembangunan atau pelaksanaan. Liputan6+1

  4. Detail klaim

    • Disebutkan pula bahwa ada tenggat waktu (“45 hari”) yang sudah lewat untuk pembangunan, tapi masih banyak titik yang belum menunjukkan progres fisik. TvOne News+1

    • Ada dugaan bahwa data lokasi sudah “dibooking” untuk mitra, meski belum dibangun, kadang titik tersebut kemudian “ditawarkan ke investor” atau “dikunci”. TvOne News+1

 

Program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang digagas pemerintah memang membutuhkan infrastruktur masif, salah satunya berupa dapur umum/dapur produksi untuk memasak makanan bagi jutaan penerima manfaat (misalnya siswa sekolah, pondok pesantren, masyarakat miskin, dll.).

Nah, ketika muncul angka 5.000 dapur fiktif, itu biasanya mengacu pada laporan bahwa ada ribuan dapur yang secara administrasi tercatat, tetapi secara fisik tidak pernah ada atau tidak beroperasi sebagaimana mestinya. Artinya:

  1. Fiktif secara data

    • Dapur tercatat dalam laporan resmi, lengkap dengan jumlah karyawan, kapasitas produksi, bahkan anggaran.

    • Namun, setelah ditelusuri, lokasinya tidak jelas, bangunannya tidak ada, atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang diajukan.

  2. Modus yang sering terjadi

    • Ada pihak yang mengajukan proposal pembuatan dapur MBG, lalu menerima anggaran, tetapi tidak benar-benar membangun dapurnya.

    • Bisa juga berupa “dapur pinjaman” yang hanya dipakai sesekali untuk inspeksi, tetapi tidak pernah memasak harian.

    • Kadang hanya berupa kontrak kertas, tanpa aktivitas nyata.

  3. Dampak terhadap program

    • Jumlah penerima makanan tidak sesuai target, karena secara data seolah-olah ada suplai makanan dari ribuan dapur tersebut.

    • Potensi kerugian negara bisa mencapai triliunan, mengingat satu dapur bisa mengelola ratusan juta hingga miliaran rupiah per tahun.

    • Kredibilitas program MBG bisa turun karena dianggap penuh kebocoran.

  4. Kenapa bisa muncul angka sampai 5.000?

    • Pemerintah menargetkan penyediaan makanan skala nasional, jadi skema distribusinya memang besar.

    • Kalau satu provinsi punya ratusan dapur, total nasional bisa mencapai puluhan ribu. Nah, dari jumlah itu, laporan investigasi bisa menemukan 5.000 yang tidak jelas keberadaannya.

  5. Yang perlu ditindaklanjuti

    • Audit menyeluruh: mencocokkan data dapur dengan fakta lapangan.

    • Penegakan hukum bagi pihak yang menggelembungkan data.

    • Perbaikan sistem monitoring: misalnya dengan aplikasi real-time, GPS dapur, dokumentasi harian, dan melibatkan masyarakat sekitar untuk melaporkan apakah dapur benar-benar beroperasi.

Jadi, 5.000 dapur fiktif MBG itu bukan berarti ada ribuan “bangunan kosong”, tapi lebih ke rekayasa administrasi untuk menyerap anggaran, sementara di lapangan banyak yang tidak jalan.

Potensi kerugian negara Diduga 5000 Dapur MBG Fiktif, 18 Triliun Menguap

1. Asumsi dasar anggaran per dapur

Biasanya satu dapur MBG ditargetkan bisa menyediakan 500–1.000 porsi makanan per hari.

Kalau biaya standar pemerintah per porsi makanan sehat (nasi, lauk, sayur, buah, minum) adalah sekitar Rp15.000 (angka ini sering dipakai dalam hitungan program makan bergizi), maka:

  • 500 porsi/hari × Rp15.000 = Rp7,5 juta/hari

  • Dalam 20 hari sekolah (satu bulan) = Rp150 juta/bulan

  • Dalam 1 tahun (12 bulan) = Rp1,8 miliar/dapur/tahun


2. Hitungan untuk 5.000 dapur fiktif

Jika benar ada 5.000 dapur fiktif, maka:

  • Rp1,8 miliar × 5.000 = Rp9 triliun per tahun


3. Skema kerugian berdasarkan variasi kapasitas

  • Dapur kecil (500 porsi/hari) → Rp1,8 miliar/dapur/tahun → total Rp9 triliun.

  • Dapur besar (1.000 porsi/hari) → Rp3,6 miliar/dapur/tahun → total Rp18 triliun.


4. Dampaknya

  • Kerugian finansial: antara Rp9–18 triliun per tahun, angka yang setara dengan biaya membangun ribuan sekolah baru atau jutaan beasiswa.

  • Kerugian sosial: jutaan anak atau penerima manfaat tidak mendapatkan hak makan bergizi.

  • Kerugian moral: program sosial yang seharusnya menolong rakyat justru jadi ladang korupsi.

📌 Jadi, 5.000 dapur fiktif MBG ini kalau kita hitung kasar bisa membuat negara bocor Rp9–18 triliun per tahun hanya dari sektor makan gratis saja.

Klarifikasi & Catatan Penting atas klaim Diduga 5000 Dapur MBG Fiktif, 18 Triliun Menguap

  • BGN menyebut bahwa “belum dibangun” bukan berarti “tidak akan dibangun” atau “fiktif dengan sengaja”. Ada proses verifikasi dan pembangunan yang berjalan secara bertahap. Liputan6+1

  • Ada perbedaan antara “lokasi sudah didaftarkan/titik sudah dikunci” dengan “dukungan fisik (bangunan, peralatan, operasional)” sudah ada. Banyak titik yang sudah pada tahap administratif/tahapan awal. Liputan6

  • Beberapa laporan menyebut bahwa proses verifikasi (oleh BGN dan instansi terkait) belum selesai di semua titik. Kandidat mitra ada yang sudah dilatih (SPPI), ada yang belum. Liputan6+1

Road Map Pendidikan Indonesia: Arah, Tantangan, dan Harapan

Road Map Pendidikan Indonesia merupakan fondasi utama pembangunan bangsa. Melalui pendidikan, kualitas sumber daya manusia (SDM) ditentukan,

Road Map Pendidikan Indonesia merupakan fondasi utama pembangunan bangsa. Melalui pendidikan, kualitas sumber daya manusia (SDM) ditentukan,

Road Map Pendidikan Indonesia: Arah, Tantangan, dan Harapan

Pendahuluan

Road Map Pendidikan Indonesia merupakan fondasi utama pembangunan bangsa. Melalui pendidikan, kualitas sumber daya manusia (SDM) ditentukan, dan pada gilirannya menjadi penentu daya saing Indonesia di kancah global. Pemerintah Indonesia telah merancang berbagai strategi dalam bentuk road map pendidikan nasional sebagai pedoman kebijakan jangka panjang, menengah, hingga pendek. Road map ini menjadi penunjuk arah agar sistem pendidikan tidak berjalan sporadis, melainkan terarah menuju visi Indonesia Emas 2045.

Arah Road Map Pendidikan Indonesia. Secara umum,  diarahkan untuk menjawab empat kebutuhan besar bangsa:

Penguatan SDM Unggul dan Kompetitif

“Visi utama road map pendidikan Indonesia adalah membentuk generasi yang cakap literasi, adaptif, kreatif, serta mampu bersaing dalam dunia kerja global. Hal ini terkait dengan revolusi industri 4.0 dan perkembangan kecerdasan buatan (AI) yang menuntut manusia berdaya saing tinggi”

Transformasi Digital dalam Pendidikan

Sejak pandemi COVID-19, digitalisasi pendidikan menjadi fokus. Road map menekankan integrasi teknologi, mulai dari pembelajaran berbasis digital, platform pendidikan daring, hingga kecerdasan buatan untuk mendukung proses belajar-mengajar.

Peningkatan Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan.

Guru bukan hanya pengajar, tetapi juga pembimbing karakter. Maka, pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, serta pemanfaatan teknologi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pendidik.

Pemerataan Akses dan Inklusi Pendidikan

Road map juga menyoroti pemerataan akses pendidikan, khususnya di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Program beasiswa, pembangunan sarana-prasarana, serta pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas menjadi komitmen pemerintah.

Penekanan Pendidikan Akhlak dan Nilai

Meski teknologi dan literasi menjadi prioritas, pendidikan Indonesia juga diarahkan pada pembentukan karakter. Hal ini sejalan dengan visi “Profil Pelajar Pancasila” yang digagas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Nilai-nilai yang ditekankan mencakup:

Beriman, bertakwa kepada Tuhan, dan berakhlak mulia

Mandiri dan gotong royong

Bernalar kritis, kreatif, dan berkebhinekaan global

Dengan demikian, road map pendidikan Indonesia tidak hanya menyiapkan generasi yang cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter kuat dan berakhlak mulia.

Pesantren dalam Sistem Pendidikan Nasional

Pertanyaan yang sering muncul adalah: apakah pesantren masuk dalam road map pendidikan nasional?
Secara formal, pesantren tidak diposisikan sebagai sekolah negeri, tetapi sejak lahirnya Undang-Undang Pesantren No. 18 Tahun 2019, pesantren diakui sebagai lembaga pendidikan resmi dengan hak yang setara dalam mencetak generasi bangsa. Pesantren kini mendapatkan dukungan dana, kurikulum yang diakui, dan integrasi ke dalam sistem pendidikan nasional. Dengan demikian, meski tidak disebut “pesantren negeri”, pesantren tetap menjadi bagian dari arah besar pendidikan Indonesia, terutama dalam pembentukan moral dan spiritual.

Tantangan Road Map Pendidikan

Meski arahnya sudah jelas, terdapat sejumlah tantangan besar:

Kesenjangan kualitas pendidikan antara kota besar dan daerah 3T.

Kualitas guru yang masih bervariasi dan belum merata.

Digital divide, di mana akses internet dan perangkat belajar masih menjadi hambatan di banyak daerah.

Krisis moral dan degradasi akhlak akibat pengaruh media sosial dan budaya global.

Harapan Menuju Indonesia Emas 2045

Jika ini dijalankan dengan konsisten, Indonesia berpotensi memiliki generasi emas yang tidak hanya unggul dalam sains, teknologi, dan ekonomi, tetapi juga kokoh dalam nilai-nilai luhur bangsa. Kombinasi antara kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan moral akan menjadi modal utama untuk menghadapi tantangan global sekaligus menjaga identitas bangsa.

 Kesimpulan

Tujuan  pendidikan Indonesia mengarah pada terciptanya generasi unggul, adaptif, dan berkarakter. Penekanan bukan hanya pada penguasaan teknologi dan literasi, tetapi juga pada pendidikan akhlak dan nilai. Meskipun pesantren tidak disebut sebagai sekolah negeri, keberadaannya diakui dan menjadi bagian penting dari sistem pendidikan nasional. Tantangan memang besar, namun dengan sinergi semua pihak, pendidikan dapat benar-benar menjadi jalan menuju kemajuan bangsa.