Prabowo Perkuat Posisi, Menteri Kehutanan Lolos dari Resufle

/0 Comments/in , /by
Prabowo Perkuat Posisi, Menteri Kehutanan Lolos dari Resufle.

Prabowo Perkuat Posisi, Menteri Kehutanan Lolos dari Resufle.

Prabowo Perkuat Posisi, Menteri Kehutanan Lolos dari Resufle. Resufle kabinet ini merupakan langkah strategis Presiden Prabowo dalam merespons tekanan politik dan sosial. Penggantian Sri Mulyani menandai pergeseran dari pengelolaan fiskal ketat menuju pendekatan yang lebih manusiawi, fleksibel dan fokus pertumbuhan.

Prabowo Perkuat Posisi, Menteri Kehutanan Lolos dari Resufle. Namun, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor dan analis tentang potensi melemahnya disiplin anggaran jangka panjang. Berikut adalah menteri-menteri yang dipecat Prabowo:

Menteri yang Diganti pada 8 September 2025

Berdasarkan laporan Liputan6, kelima menteri yang dicopot adalah:

  • Budi Gunawan – Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polhukam)

  • Sri Mulyani Indrawati – Menteri Keuangan

  • Abdul Kadir Karding – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)

  • Budi Arie Setiadi – Menteri Koperasi

  • Dito Ariotedjo – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora)

Dari Formatur resufle tersebut jelas sekali Prabowo ingin menyampaikan pesan, Sekarang aku Bosnya. Dari kelima menteri yang dipecat keseluruhannya adalah para menteri atau person yang dekat dengan Jokowi.

Poros keluarga solo mulai lenyap

Budi Gunawan, pijakan awal bersama PDIP dan megawati namun di akhir permusuhan PDIP dengan grup Solo, Budi Gunawan tetap bersama Keluarga Solo.

Srimulyani walau tidak secara langsung mengatakan sikap berkhidmat kepada Jokowi. Namun kekisruhan ekonomi dan lilitan hutang yang semakin besar adalah hasil karya srimulyani bersama keluarga solo.

Abdul Kadir Karding,  tercatat sebagai anggota atau kader dari PKB namun fakta fakta membuktikan dia lebih lengket kepada keluarga Solo dibanding dengan PKB. Kasus terakhir Karding dan Raja Juli Antoni MENHUT asyik bermain domino dengan tersangka pembalakan hutan secara liar, Aziz Wellang. Nmaun Menteri Kehutanan Lolos dari Resufle.

Budi Arie Setiadi merupakan sosok pembela jokowi, budi ari diduga kuat menerima aliran dana dari judi online. Publik meminta menteri yang satu ini juga dipecat.

Dito Arietedjo Mantan menetri pemuda dan olah raga ini memiliki kedekatan dengan Jokowo melalui hubungan bisnis dengan kaesang. Lalu merapat ke Jokowi.

Dari kelima menteri yang dicopot, hanya Abdul Kadir Karding yang memiliki afiliasi politik yang jelas (PKB). Sisanya tampak lebih memiliki latar belakang profesional atau teknokratis tanpa keterikatan partai politik.

 

Pemungutan Suara Ulang Pangkalpinang Digelar 27 Agustus 2025

/0 Comments/in /by
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Pangkalpinang digelar tanggal 27 Agustus 2025.

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Pangkalpinang digelar tanggal 27 Agustus 2025.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang  Pilkada Pangkalpinang digelar 27 Agustus 2025. PSU ini digelar menyusul kemenangan kotak kosong pada Pilkada sebelumnya, sehingga perlu dilakukan pemungutan suara ulang untuk memastikan hasil yang sah dan demokratis.

KPU memastikan seluruh pasangan calon yang terdaftar siap bertarung dan menjalani prosedur sesuai aturan. Masyarakat Pangkalpinang diimbau untuk aktif berpartisipasi dan menggunakan hak pilihnya demi menentukan pemimpin daerah yang kompeten.

Fenomena Kotak Kosong Jadi Sorotan

Salah satu hal yang paling menarik perhatian publik dalam PSU Pangkalpinang adalah fenomena kotak kosong. Pada Pilkada sebelumnya, kotak kosong berhasil meraih suara terbanyak, membuat PSU menjadi sorotan nasional.

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Pangkalpinang digelar 27 Agustus 2025. Namun fenomena ini menjadi topik hangat di media sosial dan berita online, dengan masyarakat ramai membahas potensi perubahan hasil jika pemilih lebih kritis dan aktif.

Pasangan Calon dan Dukungan Partai Politik

Dalam PSU Pangkalpinang 2025, beberapa pasangan calon telah resmi mendaftar. KPU bekerja sama dengan partai politik yang mendukung masing-masing calon untuk memastikan proses kampanye dan pemungutan suara berjalan lancar.

Beberapa pasangan calon sebelumnya adalah calon tunggal, namun PSU memberi kesempatan bagi semua kandidat untuk bersaing secara terbuka.

Peran KPU dan Mahkamah Konstitusi

Penyelenggaraan PSU ini dilakukan atas keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan hasil Pilkada sebelumnya tidak sah karena kotak kosong menang. KPU bertanggung jawab memastikan semua prosedur berjalan sesuai regulasi, termasuk logistik, pemutakhiran data pemilih, dan pengawasan TPS.

Hasil PSU Pangkalpinang: Pantau Secara Real-Time

Masyarakat dapat memantau hasil PSU Pangkalpinang secara real-time melalui portal resmi KPU dan media berita terpercaya. Hasil ini diharapkan memberikan gambaran jelas mengenai pilihan masyarakat serta legitimasi kepala daerah yang terpilih.

Sejarah Singkat Madrasah Muallimin dan Muallimat

/0 Comments/in /by
sejarah muallimin dan muallimat

Sejarah muallimin dan mauallimat

Sejarah muallimin dan muallimat. Sebelum munculnya istilah Muallimin dan Muallimat, pendidikan Islam di Hindia Belanda pada awal abad ke-20 umumnya bersifat pesantren tradisional atau sekolah agama yang terbatas pada pengajaran membaca Al-Qur’an dan fiqih dasar. Kurikulum formal yang menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum masih jarang ditemui, sementara kebutuhan akan guru-guru yang terlatih semakin meningkat seiring berkembangnya gerakan modernis Islam, terutama Muhammadiyah.

Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta (selanjutnya disebut Mu’allimin) didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tahun 1918 dengan nama “Qismul Arqa” yang kemudian diubah menjadi Pondok Muhammadiyah (tahun 1920), lalu menjadi “Kweekschool Muhammadijah” (1924). Baru pada Kongres Muhammadiyah tahun 1930 di Yogyakarta berubah menjadi “Madrasah Mu’allimin Mu’allimaat Muhammadiyah”. Setahun kemudian madrasah ini dipisah, Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah (khusus putra) berlokasi di Ketanggungan, Yogyakarta dan Madrasah Mu’allimaat Muhammadiyah (khusus puteri) berlokasi di Kampung Notoprajan Yogyakarta.

Tidak lama kemudian, Muhammadiyah mendirikan Kweekschool Muallimat, sekolah khusus perempuan, untuk menyiapkan guru-guru perempuan yang memiliki kompetensi setara. “Muallimat” berarti “para guru perempuan”, dengan tujuan mencetak pendidik yang siap mengajar di sekolah-sekolah Muhammadiyah dan mendidik anak-anak perempuan. Kurikulum Muallimat menekankan pengembangan karakter, moral, pendidikan agama, serta ilmu umum, sehingga lulusan dapat berperan aktif dalam dunia pendidikan dan dakwah.

Sejak awal berdirinya, sejarah Muallimin dan Muallimat telah menjadi tulang punggung pendidikan Muhammadiyah. Banyak alumni yang kemudian menjadi kepala sekolah, pengajar, tokoh pendidikan, dan penggerak sosial di berbagai daerah di Indonesia. Tradisi ini terus dijaga hingga saat ini, dengan prinsip “ilmuwan yang berakhlak mulia dan siap mengabdi untuk umat”, menegaskan posisi sekolah ini sebagai tonggak penting dalam sejarah pendidikan modern Islam di Indonesia.

Perkembangan Jaman dan Kebutuhan Ummat

“Tentu Sejarah Muallimin dan Muallimat telah memberikan banyak kontribusi di dunia pendidikan Islam di Indonesia. Akan tetapi karena perkemabangan jaman dan kebutuhan ummat yang telah bergeser maka tentunya nama ” muallimin ” sebagai istilah lain dari guru. Sudah tidak relevan lagi disematkan ke sekolah ini.”

Saat ini setelah lulus dari muallimin dan muallimat sudah tidak lagi bisa langsung menjadi guru di sekolah formal karena untuk menjadi seoarng guru formal saat ini memang harus mengikuti sertifikasi lagi. Bahkan lulusannya jika dihitung tidak semua tertarik dibidang pendidikan.

Dengan kemampuan atau skill yang minimalis jika harus lamgsung mengajar di jaman sekarang ini maka nama muallimin dan Muallimat sudah tidak relevan lagi untuk digunakan. Ada baiknya dipergunakan nama seperti SMU Muhammadiyah Khusus, Atau boarding school PP Muhammadiyah, atau Pondok Pesantren putra muhammadiyah.

Mimbar Yang Retak

/0 Comments/in , /by
Mimbar yang retak

mimbar yang retak

Mimbar Yang Retak

Oleh : Yusup Jamhur

Angin sore menyapu pelataran masjid tua itu. Suara burung-burung pulang ke sarang terdengar sayup, sementara jamaah mulai meninggalkan serambi dengan langkah berat. Di pojok kiri, Pak Dahlan duduk termenung, sorot matanya kosong menatap ubin yang retak.

 

“Dulu tempat ini penuh dengan harapan,” gumamnya lirih. “Sekarang… tinggal kepalaku yang geleng-geleng tiap dengar kabar baru.”

 

Ia adalah jamaah lama—ikut dari zaman organisasi itu masih belum bernama besar. Ia melihat sendiri bagaimana perjuangan awal dirintis dengan idealisme yang lurus, bagaimana setiap kata dari para guru menjadi suluh yang menyala dalam gelap. Tapi itu dulu.

 

Kini, Ormas itu menjelma jadi raksasa. Gedungnya menjulang, cabangnya di mana-mana. Tapi raksasa itu pincang, membuktikan banyak mimbar yang retak

 

Semua bermula dari ketua pusat: Ustaz Karim, seorang tokoh kharismatik yang dulu dielu-elukan sebagai “penjaga garis lurus.” Ia adalah pencetus regulasi tentang etika organisasi—tidak boleh rangkap jabatan, tidak boleh ada konflik kepentingan, harus menjaga independensi dakwah dari politik dan bisnis. Aturan itu ia bacakan sendiri di mukernas lima tahun lalu, dengan suara lantang dan tangis haru dari para peserta.

 

Namun hari ini, semua berubah. Mimbar yang retak semakin mengkhawatirkan

 

Ustaz Karim kini memegang tiga jabatan sekaligus: Ketua Ormas, Komisaris di salah satu BUMN, dan Penasehat politik partai tertentu. “Cuma sementara,” katanya waktu awal isu itu muncul. Tapi tiga tahun sudah berlalu, dan “sementara” itu menjelma jadi kebiasaan.

 

Di bawahnya, para pimpinan wilayah ikut-ikutan. Beberapa merangkap jadi pengurus koperasi, pengelola pesantren, dan pengarah yayasan yang saling bersinggungan. Bahkan ada yang jadi ketua lembaga sertifikasi halal dan pemilik restoran cepat saji. Ketika ditanya soal etika, jawabannya mengambang: “Ini bagian dari ikhtiar ekonomi umat.”

 

Yang paling membuat Pak Dahlan terhenyak adalah para guru ngaji—orang-orang yang dulu suaranya jadi penenang jiwa, kini tak lagi segan bicara dengan nada sinis jika ditanya tentang konflik peran. “Kalau antum gak ngerti manajemen dakwah, gak usah banyak tanya!” kata salah satu guru saat sesi tanya jawab di pengajian.

 

Hari itu, rapat cabang diadakan untuk membahas “refleksi organisasi.” Aula penuh, wajah-wajah lelah tapi penasaran memenuhi kursi-kursi plastik yang mulai reyot. Moderator membuka dengan salam, lalu menyilakan Ustaz Karim berbicara via video call dari luar negeri.

 

“Saya ingin menegaskan bahwa segala tindakan kami adalah demi maslahat umat. Kalau pun ada rangkap jabatan, itu karena kader-kader kita kompeten dan dibutuhkan banyak pihak…”

 

Pak Dahlan menghela napas panjang. Jamaah di sebelahnya, seorang pemuda bernama Fikri, berbisik lirih, “Kok rasanya kayak dengar politisi, ya, Pak?”

 

Pak Dahlan tersenyum pahit. “Karena mereka lupa caranya menjadi guru. Sekarang lebih sibuk jadi pejabat.”

 

Usai rapat, tak ada sorak. Tak ada tepuk tangan. Hanya detak jam dinding dan langkah-langkah kecil yang meninggalkan aula. Jamaah pulang dengan kepala penuh tanya, hati penuh kecewa. Beberapa saling bertukar pandang, sebagian hanya mengangkat bahu—tak tahu harus berbuat apa.

 

Malam itu, di grup WhatsApp warga, beredar meme yang viral:

 

“Yang dulu mengajari kita tentang integritas, kini justru memberi contoh bagaimana melanggarnya.”

 

Di rumahnya, Pak Dahlan menulis catatan kecil di buku harian tua miliknya:

 

Jika mimbar telah retak karena kaki-kaki yang menapakinya tak lagi jujur, maka jangan salahkan jamaah yang memilih diam. Karena mereka sudah terlalu letih menyaksikan sandiwara yang dibungkus kata-kata suci.

LHKP PP Muhammadiyah menolak revisi UU TNI NO.34 Tahun 2004

/0 Comments/in /by
UU TNI 2025

UU TNI 2025

Akademisi UMY sekaligus Ketua LHKP PP Muhammadiyah Dr. Ridho Alhamdi menyatakan menolak terhadap rencana revisi UU TNI  no 34 tahun 2004. Menurutnya Revisi ini merupakan kemunduran demokrasi dan rakyat yang akan dirugikan. Untuk itu Ridho mengajak seluruh kader Muhammadiyah yang ada di pemerintahan wajib menolak dan menggagalkan revisi ini.

“Maka sebagai bagian dari organisasi amar makruf nahi munkar, kita harus menolak dan mendesak kepada DPR RI, kepada kader-kader Muhammadiyah, baik yang di parlemen maupun di pemerintahan untuk menolak adanya Revisi Undang-Undang TNI ini,” tandasnya

Ridho menilai, pembahasan Revisi UU TNI di hotel mewah saat akhir pekan lalu menunjukkan perilaku DPR yang terburu-buru dan seolah menghindari aspirasi-aspirasi serta kritik dari masyarakat.

Berikut adalah rangkuman UU TNI no 34 Tahun 2004 dan rangkuman dari  rencana revisi UU TNI mo 34 tahun 2004

Undang – undang TNI NO. 34 TAHUN 2004

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) saat ini masih berlaku sebagai dasar hukum bagi TNI. Namun, pemerintah dan DPR sedang membahas revisi terhadap UU tersebut untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini.

Beberapa poin utama yang diusulkan dalam revisi UU TNI meliputi:

  • Penambahan lembaga yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif: Jumlah kementerian dan lembaga yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif diusulkan bertambah dari 10 menjadi 16 institusi.
  • Perpanjangan usia pensiun prajurit TNI: Usia pensiun bagi bintara dan tamtama diusulkan diperpanjang hingga 58 tahun, sedangkan untuk perwira hingga 60 tahun. Masa dinas prajurit dengan jabatan fungsional tertentu dapat diperpanjang hingga 65 tahun.
  • Penugasan prajurit TNI di kementerian atau lembaga: Revisi ini juga mengatur mekanisme dan batasan penugasan prajurit TNI aktif di luar tugas militer, untuk memastikan tidak melanggar prinsip demokrasi dan supremasi sipil.

Perlu dicatat bahwa revisi UU TNI ini masih dalam tahap pembahasan dan belum disahkan. Oleh karena itu, UU Nomor 34 Tahun 2004 tetap berlaku hingga revisi tersebut resmi disetujui dan diundangkan.

Rencana Revisi UU TNI NO 34 TAHUN 2004

Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2025 mencakup beberapa perubahan signifikan yang perlu diketahui masyarakat. Berikut adalah poin-poin utama dari revisi tersebut:

  1. Perluasan Jabatan Sipil untuk Prajurit TNI Aktif: Sebelumnya, prajurit TNI aktif hanya diperbolehkan menduduki jabatan di 10 kementerian atau lembaga tanpa harus pensiun atau mengundurkan diri. Dalam revisi terbaru, jumlah tersebut ditambah menjadi 16 institusi. Penambahan tersebut meliputi:
  1. Kementerian Kelautan dan Perikanan
  2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
  3. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
  4. Badan Keamanan Laut
  5. Kejaksaan Agung
  6. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

Penambahan ini menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya konsep Dwifungsi ABRI yang pernah berlaku di masa lalu.

  • Perpanjangan Usia Pensiun Prajurit: Revisi ini juga mengatur perubahan batas usia pensiun bagi prajurit TNI, yaitu:
  1. Bintara dan Tamtama: dari 53 tahun menjadi 55 tahun.
  2. Perwira: dari 58 tahun menjadi 60 tahun.
  3. Perwira bintang empat: dapat diperpanjang hingga 65 tahun sesuai kebijakan presiden.

Perubahan ini didasarkan pada meningkatnya usia harapan hidup dan produktivitas masyarakat Indonesia.

  • Penambahan Kewenangan dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP): Revisi UU TNI juga mencakup perluasan peran TNI dalam OMSP, termasuk penanganan terorisme, bencana alam, dan tugas-tugas non-militer lainnya.

Perubahan-perubahan ini masih dalam tahap pembahasan dan belum disahkan. Masyarakat diharapkan untuk terus mengikuti perkembangan terkait revisi UU TNI ini.

 

Uu tni revisi

Mualaf bersyahadat di mesjid al amna  danurejan

/0 Comments/in /by
mualaf di mesjid alamna

mualaf di mesjid al-amna bausasran

Proses mualafnya seorang budhis ke islam, dibimbing oleh ustadz dari mesjid al amna.

Pada tanggal 8 ramadhan 1446 hijriyah mesjid alamna menjadi tempat muallafnya beberapa saudara kita dari kepercayaan Budha kepada Agama Islam.

Mesjid ini tercatat sudah beberapa kali menjadi tempat mualaf saudara dan saudari kita. Lalu seperti apa profile mesjid al amna, berikut adalah profile mesjid al amna

Masjid Al-Amna terletak di Bausasran, Danurejan, Yogyakarta, tepatnya di Bausasran DN 3/819, Kota Yogyakarta, 55211. Masjid ini berdiri di atas tanah wakaf dari organisasi Muhammadiyah dan telah menjadi pusat kegiatan keagamaan serta sosial bagi masyarakat sekitar.

Berawal dari sebuah rumah wakaf di tengah Kampung Pusat Kota Yogyakarta, Masjid Al-Amna Bausasran terus berusaha istiqomah dalam menebar manfaat untuk masyarakat. Masjid ini memiliki berbagai program dan kegiatan, antara lain:

  • Kajian Tamasya: Memberikan wawasan dan pemahaman Islam berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah.
  • Majelis Ilmu Aisyiyah: Dirancang khusus untuk para perempuan, dengan tujuan memperkuat pemahaman tentang nilai-nilai keislaman dan menggali lebih dalam peran wanita dalam Islam.
  • Santunan Yatim, Piatu & Lansia: Melalui kegiatan ini, masjid memberikan bantuan materi serta perhatian dan harapan agar mereka dapat menjalani kehidupan dengan lebih optimis.
  • Beasiswa Pendidikan: Program beasiswa pendidikan ini hadir sebagai wujud komitmen untuk mendukung generasi muda meraih pendidikan yang lebih baik.
  • KB PAUD Aisyiyah Al-Amna: Memberikan fondasi pendidikan yang kuat bagi anak-anak sejak usia dini melalui pendekatan pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif untuk mengembangkan kemampuan kognitif, sosial, dan emosional.
  • Pemberdayaan Ekonomi: Membuka kesempatan bagi jamaah untuk bermuamalah dengan mendirikan kedai dan angkringan.
  • Kelompok Wanita Tani: Aktivitas berkebun yang dibentuk atas dasar partisipasi dinobatkannya Bausasran sebagai kampung sayur oleh Wakil Walikota, Bapak Heroe Poerwadi.
  • Perukti Laya Jenazah: Pemberian kain kafan secara gratis, memandikan, mengkafani, menshalatkan serta menguburkan jenazah.
  • Perpustakaan Digital: Memberikan akses mudah dan cepat ke berbagai koleksi buku, jurnal, dan referensi sebagai inovatif di era digitalisasi.
  • BP4: Memberikan pembinaan dan pelatihan terkait pendidikan keluarga, khususnya dalam konteks pernikahan, agar dapat menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial.
  • Bank Sampah: Mengubah sampah menjadi berkah melalui pengelolaan yang berkelanjutan dan bernilai ekonomi.

Pada 14 September 2024, Masjid Al-Amna mengadakan serah terima pengurus takmir baru untuk periode 2024–2027. Susunan pengurus takmir masjid Al-Amna periode 2024–2027 adalah sebagai berikut:

  • Penasehat: Drs. H. M. Nadjib S., MA
  • Ketua: Drs. H. Prasetya Sigit S., M. Pd.
  • Wakil Ketua: H. Sumarno, S. Pd. dan Muhammad Halil
  • Sekretaris: Muhammad Lukman Efendi, S. Sos
  • Bendahara: H. Nedi Kurniawan Putra, SE dan wakil bendahara: Ahmad Ridwan
  • Bidang Dakwah dan Pembinaan Umat: Narto Widodo
  • Bidang Pendidikan dan Pelatihan: Hj. Estri Utami, SE
  • Bidang Sosial Kesejahteraan Umat: Wahyono
  • Bidang Prasarana dan Pembangunan: Slamet
  • Bidang Kerumahtanggaan: Drs. Setyo Indarto
  • Bidang Kepemudaan: Toni

Pada 2 April 2024, Pemerintah Kota Yogyakarta bersama jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Baznas Kota Yogyakarta, dan Kementerian Agama Kota Yogyakarta menggelar safari tarawih ke Masjid Al-Amna. Kegiatan salat tarawih bersama masyarakat itu sekaligus memberikan bantuan rehab untuk Masjid Al-Amna. Safari tarawih dan penyerahan bantuan ini sebagai bentuk perhatian dan kegiatan berbagi Pemkot Yogyakarta di Bulan Ramadan.

Selain itu, pada 27 Mei 2024, Kepala KUA Danurejan bersama Praktik Kerja Lapangan (PKL) UIN Sunan Kalijaga dan Takmir Masjid Al-Amna melaksanakan Rashdul Qiblah atau peristiwa di mana matahari melintas tepat di atas Kakbah. Momentum ini dimanfaatkan untuk mengkalibrasi arah kiblat masjid.

Masjid Al-Amna terus berkomitmen untuk menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar, sesuai dengan moto mereka: “Dari Masjid Bergerak Untuk Manfaat”.

Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi situs resmi Masjid Al-Amna Bausasran di atau

Hello world!

/1 Comment/in /by

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!